HUKUM PROGRESIF

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF
 DI INDONESIA

DPR YANG PROGRESIF

Bangsa Indonesia yang mengahadapi berbagai krisis besar dewasa ini akan sangat tertolong untuk keluar dari krisis itu manakala berani mengubah strategi dari cara konvensional menjadi progresif dan luar biasa, termasuk dalam menjalankan hukum.

Cara berhukum yang progresif dan luar biasa itu sebenarnya menjadi bagian inheren dalam hokum. Ia tidak dapat disebut sebagai cara-cara yang menyimpang (anomalous), tetapi tetap merupakan cara berhukum yang sah. Hanya mereka yang terjebak dalam pikiran positivistic-legalistik yang berpendapat berhukum secara luar biasa itu salah, dan hanya melihat hukum dari bentuk saja tanpa memandang lebih dari pada fungsi hukum.

Cara berfikir seperti itu amat dangkal dan menjadi penghambat saat hukum dihadapkan pada berbagai persoalan besar, seperti Indonesia dewasa ini. Penerapan hukum secara legalistik semata adalah mempertahankan keadaan dan kekuasaan yang mapan, tetapi tidak menjawab kebutuhan bangsa yang sedang bergejolak.

Oliver Wendell Homes, hakim agung yang legendaris dari Amerika Serikat mengatakan, hukum itu bukan kitab matematika, bukan berpikir selogisme, tetapi sarat dan kuyup dengan pengalaman.

Penerapan hukum dengan kata-katanya, menjadikan hukum berhenti dan itu berarti “malapetaka” bagi bangsa Indonesia yang harus bergulat keluar dari krisis. Pengalaman member peluang untuk menjelajahi lorong-lorong dan cara baru serta membuat berbagai eksperimen untuk menghadapi tantangan dan persoalan. Pengalaman adalah dinamis dan itulah yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini.

Hukum Tingkat Lokal

Penelitian Bank Indonesia (Menciptakan Pelung Keadilan Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal, 2005). Melaporkan jalanya hukum ditingkat lokal dan pelosok Indonesia yang penuh kreatifitas.

Jaksa, Polisi, dan Hakim kecil di Pelosok, atas prakarsa sendiri, melakukan hal-hal di luar job description mereka yang formal dan konvensional. Mereka berusaha menjadikan tugas merekan sendiri yang efektis daripada hanya berhenti mengikuti petunjuk formal. Penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan pendek meski tetap didasarkan pada hukum yang ada.

Seorang Jaksa di Cilacap berhasil menyelesaikaan kasus korupsi yang ditangani sejak penyusunan BAP hingga mengajukan banding ke PT sampai mengeksekusi pelakunya hanya dalam waktu empat setengah bulan, di mana rata-rata waktu yang diperlukan untuk kasus yang sama adalah dua tahun. Mereka telah bekerja beyond the call of duty dan beyond the call of rule.

Faktor Manusia

Saat ini DPR juga menghadapi pilihan apakah ia akan menjadi lembaga yang bekerja secara “biasa-biasa” atau progresif untuk menjawab kebutuhan bangsanya. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) harus selesai akhir  2009. Dari kalangan DPR terdengar alasan, mereka mengadapi masa reses. Jadwal-jadwal panitia khusus juga sudah ditentukan dan harus dipatuhi.

Memang itu merupakan dan dijadikan alsan formal yang sah bagi anggota DPR “bualan penuh dengan tipu daya” dan jika dipatuhi juga tidak salah, tetapi tidak bagi DPR yang ingin menjadi progresif. Sekalian prosedur formal itu dapat disingkirkan demi suatu tujuan yang lebih besar. Prosedur formal dan tata cara formal, dan sebagainya menjadi nomor dua, sedangkan kebutuhan bangsa untuk memiliki Undang-Undang Tipikor adalah hal yang paling utama. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan pamor hukum yang sekarang karut marut menjadi kembali dapat dipercaya oleh rakyak dan/atau bangsa Indonesia.

Pada dasarnya, hukum hanya teks dan skema dan baru menjadi suatu living institution jika digerakan manusia. Factor manusia menjadi amat penting dan tak dapat diremehkan. Hukum memiliki pilihan, apakah hanya bekerja dengan teks saja atau menjadikan teks sebagai awal untuk melakukan hal-hal yang kreatif dan luar biasa.

Kini terserah DPR apakah akan bekerja biasa-biasa saja atau meenjadikan DPR sebagai lembaga yang progresif yang secara berani dan kreatif menjawab tantangan bangsanya.

Hukum Tata Negara

PEMBATASAN KEKUASAAN

Oleh:
Asef Adianto, S.H

“A constitution may be defined as the organization of a polis, in respect of its offices generally, but especially in respect of that particular office which is sovereign in all issues.”
Politics, ARISTOTELES.

 

TRIAS POLITICA

 Salah satu ciri negara hukum, yang disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah constitutional democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori trias politica-nya. Yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.

Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L’Espirit des Lois” (1784) atau dalam bahasa Inggris-nya “The Spirit of The Laws“, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang, yaitu:
1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan.
3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.
Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function).

Sebelumnya, John Locke dalam bukunya “Two Treatises of Government” (1689), juga membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi:
1. Fungsi Legislatif.
2. Fungsi Eksekutif.
3. Fungsi Federatif.

Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat dua sarjana itu nampaknya mirip. Tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron de Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan kedalam dan keluar negara-negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi defencie baru timbul apabila fungsi diplomacie terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif. Sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup dimasukkan kedalam kategori fungsi legislatif, yang itu terkait dalam fungsi pelaksanaan hukum. Tetapi bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (defence) dan hubungan luar negerilah (diplomasi) yang termasuk dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu dianggap tersendiri. Justru dianggap penting oleh Montesquieu adalah fungsi yudisial atau fungsi kekuasaan kehakiman.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, Miriam Budiardjo menjabarkan legislatif sebagai kekuasan untuk membentuk undang-undang, eksekutif untuk menyelenggarakan undang-undang, dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Selanjutnya, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya, ketiganya harus terpisah satu sama lain.

Sehubungan dengan itu, Montesquieu menerangkan bahwa jika kekuasaan legislatif digabung dengan eksekutif, maka hal itu dapat mengancam kebebasan warga negara. Sebab, jika dua kekuasaan itu diserahkan pada satu badan, hal ini berpotensi memunculkan produk legislasi (undang-undang) yang tiranik, dan lebih parah lagi, akan dijalankan secara tiranik pula. Selain itu, warga negara juga tidak akan mendapati kebebasannya jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif. Sebab jika kedua kekuasaan itu disatukan, maka kewenangan para hakim tidak hanya terbatas pada mengadili semata, tetapi juga membentuk undang-undang. Penggabungan dua kekuasaan pada satu organ ini dipastikan akan menghadirkan penyelenggaraan negara yang otoriter. Sama halnya, jika kekuasaan yudikatif dikawinkan dengan eksekutif, maka hal ini akan berpotensi melahirkan penguasa yang tidak kalah despotik. Sebab disaat yang sama, hakim memiliki dua kekuasaan yang besar, yakni mengadili atas pelanggaran undang-undang dan mengeksekusi undang-undang. Dalam kondisi inilah kebebasan warga negara terancam hilang.

DIVISION OF POWER AND SEPARATION OF POWER
Persoalan pembatasan kekuasaan (limitation of Power) berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) dan teori pembagian kekuasaan (division atau distribution of power). Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu dengan trias politica-nya. Namun dalam perkembangannya, banyak versi yang biasa dipakai oleh para ahli berkaitan dengan peristilahan pemisahan dan pembagian kekuasaan ini.
Istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan separation of power berdasarkan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, satu organ hanya memiliki satu fungsi, sebaliknya satu fungsi hanya dilakukan oleh satu organ.
Sebagai sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan, para ahli biasa menggunakan pula istilah division of power atau distribution of power. Ada pula sarjana yang menggunakan istilah division of power sebagai genus, sedangkan separation of power merupakan bentuk species-nya. Bahkan, Arthur Mass, misalnya, membedakan pengertian division of power tersebut kedalam dua pengertian, yaitu; capital division of power dan territorial division of power. Pengertian pertama bersifat fungsional, sedangkan yang kedua bersifat kewilayahan dan kedaerahan.
Separation of power diartikan oleh O. Hood Philips dan yang lainnya sebagai the distribution of the powers of government among different organs. Dengan kata lain, kata separation of power diidentikkan dengan distribution of power. Oleh karena itu, istilah-istilah separation of powers, division of powers, distribution of powers, dan demikian pula istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasan, menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya mempunyai arti yang sama saja, tergantung konteks pengertian yang dianut. Jimly mencontohkan, misalnya, dalam Konstitusi Amerika Serikat, kedua istilah separation of Power dan division of power sama-sama digunakan. Hanya saja, istilah division of power itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara bagian (territorial division of power), sedangkan istilah separation of power dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat federal, yaitu antara legislature, the executive, dan judiciary (capital division of power).
Guna membatasi pengertian separation of powers, dalam bukunya “Constitutional Theory,” G. Marshall membdedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) itu kedalam lima aspek:
1. Differentiation.
2. Legal incompatibilty of office holding.
3. Isolation, immunity, independence.
4. Checks and balances.
5. Co-ordinate state and lack of accountability.

CHECKS AND BALANCES
Sejalan perkembangan teori pemisahan kekuasaan, dikenal pula konsep checks and balances. Istilah checks and balances berdasarkan kamus hukum Black’s Law Dictionary, diartikan sebagai “arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check or balance those of other brances.” Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa checks and balances merupakan suatu prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar cabang kekuasaan satu dengan yang lain. Tujuan dari konsepsi ini adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu.
Kata “checks” dalam checks and balances berarti “suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Adapun “balance,” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat (konsentrasi kekuasaan) sehingga menimbulkan tirani.
Munir Fuadi, menjabarkan operasionalisasi dari teori checks and balances melalui cara-cara tertentu. Cara-cara ini adalah:
1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
3. Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan satu terhadap cabang pemerintahan lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan yang satu terhadap yang lainnya.
5. Pemberian wewenang kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir (the last word) jika ada pertikaian antara badan eksekutif dan legislatif.
Selain dilakukan di antara lembaga-lembaga negara, checks and balances juga dilakukan di internal lembaga negara. Di Internal Congress Amerika Serikat sebagai misal, House of Representatives-nya berbagi kewenangan dan saling kontrol dengan Senate untuk melaksanakan fungsi parlemen tetapi tidak saling menjegal, meskipun keduanya mempunyai hak untuk saling memveto dalam proses legislasi.
Verba Volant, Scripta Manent.[]
end note: Nama lengkap Montesquieu yang sebenarnya adalah Charles de Secondat Baron de Labriede et de Montesquieu. Istilah trias politica, sejatinya tidak dimunculkan sendiri oleh Montesquieu. Kata trias politica yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya pemisahan kekuasaan pada tiga poros (cabang) justru dimunculkan oleh Immanuel Kant.
Referensi:
Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, cetakan kedua, Mizan, Bandung.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi revisi, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
Miriam Budiardjo, 2006, Dasar-dasar Ilmu Politik, cetakan keduapuluh delapan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern, PT. Refika Aditama, Bandung.
Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minn.